PPATK

Indonesia dalam memberantas pencucian uang telah membentuk rezim anti pencucian uang yang sebagai lembaga khusus atau centralnya dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Istilah asingnya The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) yang didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana sekarang dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme.

Ada dua tugas utama PPATK yang menonjol, yaitu mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (predicate crime). Untuk hal tersebut PPATK memiliki tugas sebagaimana termuat dalam Pasal 26 yaitu :

1. mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis, serta mengevaluasi informasi yang diperolehnya. Dengan melihat tugas tersebut maka PPATK dapat dikatakan sebagai pusat data (database) informasi berkaitan dengan semua kegiatan sebagaimana yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Sehingga tugas ini juga dapat dikatakan sebagai tugas pengawasan terhadap transaksi keuangan baik transaksi yang mencurigakan, transaksi tunai yang sudah ditentukan dan pembawaan uang tunai lintas negara.

2. melakukan pemantauan terhadap catatan yang ada dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan. Sehingga, dari tugas ini PPATK dapat juga dikatakan memiliki tugas pengawasan terhadap daftar pengecualian yang meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral pembayaran gaji pensiun dan transaksi-transaksi lainnya yang disetujui oleh PPATK.

3. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Penyedia Jasa Keuangan. Pedoman ini berlaku bagi penyedia jasa keuangan berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan.

4. memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperolehnya.

5. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan, karena penyedia jasa keuangan merupakan sumber informasi utama yang diperoleh PPATK.

6. Dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang PPATK bertugas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

7. selanjutnya setelah menganalisa transaksi keuangan, terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dilaporkan kepada penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

8. Tugas selanjutnya yaitu membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja kelembagaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

PPATK dalam menjalankan tugas-tugas tersebut diberikan wewenang sebagaimana termuat dalam Pasal 27 yaitu:

1. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;

2. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;

3. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan, dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan ;

4. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;

5. Serta PPATK dalam menjalankan wewenang tersebut, tidak berlaku ketentuan kerahasian bank dan kerahasian transaksi keuangan lainnya.

Apabila mencermati tugas dan wewenang tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya PPATK mempunyai fungsi utama sebagai pusat informasi atau database terhadap transaksi keuangan yang terindikasi pencucian uang yang diperoleh. Tetapi PPATK tidak begitu memiliki kapasitas yang bersifat aktif seperti halnya dengan penyedia jasa keuangan, kemudian menganalisa laporan tersebut dan melaporkannya kepada pihak penyidik. Sehingga memungkinkan banyaknya laporan yang dilaporkan kepada penyidik masih harus dilakukan penyelidikan oleh penyelidik karena PPATK tidak dapat mengkroscek atau melakukan tindakan penyelidikan terhadap data yang diperolehnya, kecuali terhadap perkara yang sudah diketahui tindak pidana asalnya (predicate crime).