Kajian hukum di bidang money landering, cybercrime dan lingkungan hidup.

Hakim Komisaris

tulisan lengkap (pdf)

gavel.jpg

Penulis: Azamul Fadhly Noor 

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita menemukan adanya lembaga baru yang disebut dengan Hakim Komisaris. Menurut Pasal 1 ke-7 RUU KUHAP, Hakim komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam KUHAP. Menurut Penjelasan RUU KUHAP, hakim komisaris akan menggantikan lembaga praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Penjelasan RUU KUHAP juga menyebutkan bahwa Hakim Komisaris pada dasarnya merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak. Wewenang hakim komisaris lebih luas dan lebih lengkap daripada prapenuntutan (lembaga praperadilan). Lembaga seperti apa sebenarnya Hakim Komisaris ini, apakah lembaga ini akan menjadi obat mujarab terhadap berbagai kendala yang ditemukan selama ini dalam pelaksanaan KUHAP? Hal ini tentu saja menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan.

Comments on: "Hakim Komisaris" (5)

  1. syafruddin, sh said:

    sangat penting untuk dipelajari

  2. helmyparinduri said:

    Buat Azamul,
    Terima kasih atas tulisan anda. Saya butuh artikel tentang RUU KUHAP.

  3. Dalam ranacangan KUHAP hakim komisaris kedudukanya di Kabupaten dan hanya 1 orang saja…. lalu bagaimana bisa dilaksanakan apabila ada kejahatan yang terjadi di Kepulauan seperti Enggano Bengkulu yang dalam perjalanan hanya bisa dengan kapal yang lamanya 9 jam dan pelayaran hanya sekali seminggu (ini contoh kecil saja) sedangkan penahanan semakin pendek waktunya. bisa dibayangkan banyak wilayah kepulauan Indonesia yang bakal lepas. sungguh bodoh konsep hakim komisaris. konsep itu katanya mengacu pada negara maju…. negara mana? cocokkah dengan geografi Indonesia?

    selanjutnya dengan kondisi mental hakim yang masih banyak yang berjiwa Korup apa tidak menambah daftar Mafia Peradilan….. gila!!! makin sengsara rakyat…. kapan Indonesia benar-benar merdeka kalau begitu caranya.

    lebih tepatnya untuk RUU KUHAP harus memperhatikan kondisi budaya, geografi, unsur penegak hukum, masyarakat. relakah hukum yang dibuat aturan seperti itu tapi hasilnya tidak berjalan? lalu kapan hukum bisa dihormati?

    • setuju sekali, keberadaan hakim komisaris justru akan menjadi peluang bagi penjahat2 untuk bisa lepas dari jeratan hukum, membuat penyidik makin kalang kabut menambah panjang rantai birokrasi, waktu dan biaya saja.

  4. bukannya dengan lembaga ini akan memakan biaya negara lagi?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: