Asas Subsidiaritas dalam UU Pokok Lingkungan Hidup (PLH)

 

Penulis: Azamul Fadhly Noor 

Penegakan hukum lingkungan yang mengedepankan model pidana administratif didasarkan pada sulitnya membuktian tindak pidana lingkungan hidup dan banyaknya industri atau kegiatan usaha yang mendapat izin dari pemerintah ternyata melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Sanksi yang diberikan lebih ditekankan kepada penjatuhan pidana denda daripada menjatuhkan pidana penjara.

Tim perumus RUU perubahan terhadap UU Pengelolaan Lingkungan Hidup memastikan bahwa asas subsidiaritas akan tetap dipertahan, dan bahkan semakin dipertegas. Seperti diketahui, asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir. Asas yang termuat pada bagian penjelasan umum UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) ini, mensyaratkan tiga hal yang harus terpenuhi sebelum hukum pidana diterapkan. Ketiga syarat itu adalah sanksi bidang hukum lain tidak efektif, tingkat kesalahan pelaku atau akibatnya relatif besar, dan menimbulkan keresahan masyarakat. 

Guru Besar Hukum Lingkungan dari Universitas Padjajaran Prof. M. Daud Silalahi mengungkapkan, UU PLH mengadopsi asas subsidiaritas dari Primary Jurisdiction Doctrine yang dianut oleh negara-negara penganut sistem hukum common law. Pertimbangan dimasukkannya asas ini dalam UU PLH adalah terkait karakteristik dasar kasus-kasus lingkungan yang sangat bergantung pada penilaian keahlian. Kasus lingkungan sulit untuk dijabarkan secara hukum apabila tidak dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Dalam sistem hukum Amerika, kasus lingkungan bahkan disebut sebagai It’s more technical rather than legal issue.

Prof. M. Daud Silalhi berpendapat bahwa asas subsidiaritas masih layak dan relevan untuk dipertahankan. Dia membantah anggapan yang mengatakan bahwa asas ini menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan bisnis. Asas subsidiaritas justru dimaksudkan agar penyidik lebih hati-hati dalam penanganan kasus lingkungan, agar  kasusnya kuat dan dapat dimenangkan. Asas subsidiaritas akan tetap dipertahankan, namun pengaturannya akan diperjelas dan lebih komprehensif yaitu dimuat dalam batang tubuh dan penjelasan pasal; sehingga dalam penerapannya hakim tidak memiliki multitafsir. 

Berbeda dengan Prof. M. Daud Silalahi, Mas Achmad Santosa, peneliti senior Indonesian Center for Environmetal Law (ICEL) memandang perlu menghilangkan asas subsidiaritas dalam hukum lingkungan. Asas subsidiaritas menurutnya sudah old-fashion (kuno). di Belanda pun juga demikian, karena dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, pengungkapan kejahatan korporasi tidak bisa lagi menggunakan asas subsidiaritas.

Sepengetahuan penulis, dalam penegakan hukum lingkungan di Belanda, sangat mengedepankan model pidana administratif. Latar belakang kebijakan hukum pidana yang demikian didasarkan pada kenyataan sulitnya pembuktian tindak pidana lingkungan hidup seperti yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, dibuatlah peraturan yang mengkriminalisasi tindakan-tindakan administrasi yang dianggap melanggar hukum.

Latar belakang lain adalah banyaknya industri atau kegiatan usaha yang mendapat izin dari pemerintah ternyata melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Sebenarnya ini merupakan akar permasalahan lingkungan hidup pada saat ini. Para pelaku bisnis merasa tidak bersalah disebabkan ia telah mendapat izin dari pemerintah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, mengapa mereka mendapatkan izin, padahal salah satu syarat untuk mendapat izin usaha adalah adanya rekomendasi tentang analisis mengenai dampak lingkungan termasuk didalamnya juga mengenai rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL). Pertanyaan lebih lanjut: Apakah AMDAL yang disusun tersebut sudah benar atau ternyata fiktif? Apakah pemerintah tidak memeriksa kebenaran AMDAL tersebut? Jika AMDAL-nya benar, apakah pemerintah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan AMDAL tersebut? Jika ternyata RKL dan RPL tidak dilaksanakan, apakah pemerintah telah melakukan tindakan berupa sanksi adminsitrasi kepada pelaku? Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dikriminalisasi sekalipun sepintas terlihat sebagai perbuatan administratif. Tentu saja, sanksi yang diberikan lebih ditekankan kepada penjatuhan pidana denda daripada menjatuhkan pidana penjara.

Model penegakan hukum dengan mengoptimalkan penerapan pidana administrasi ini memiliki banyak keuntungan. Antara lain:

1. akan memudahkan bagi penegak hukum dalam melakukan pembuktian perkara disebabkan bentuk rumusan delik yang dibuat pada umumnya adalah delik formil;

2. pada hakikatnya ketika perbuatan-perbuatan dalam rangka persiapan untuk melakukan perbuatan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dikriminalisasi menjadi suatu perbuatan pidana yang berdiri sendiri, maka kita telah selangkah lebih maju dalam mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

3. dengan efek pencegahan sejak dini maka niat pelaku bisnis untuk melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup demi pertimbangan ekonomi dapat lebih ditekan, apalagi dengan sanksi-sanksi dalam bentuk denda diyakini lebih berdayaguna dalam mematikan motif ekonomi ini;

4. dengan model penegakan hukum pidana administratif tersebut, maka kita dapat menuntun kepada terciptanya rezim anti pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

Dalam rangka penyusunan RUU PLH, tidak ada salahnya pemikiran di atas lebih dijadikan sebagai pertimbangan untuk dikembangkan sebagai model penegakan hukum lingkungan daripada berfikir untuk tetap mempertahankan atau tidak asas subsidiaritas.