Kajian hukum di bidang money landering, cybercrime dan lingkungan hidup.

PPATK

Indonesia dalam memberantas pencucian uang telah membentuk rezim anti pencucian uang yang sebagai lembaga khusus atau centralnya dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Istilah asingnya The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) yang didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana sekarang dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme.

Ada dua tugas utama PPATK yang menonjol, yaitu mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (predicate crime). Untuk hal tersebut PPATK memiliki tugas sebagaimana termuat dalam Pasal 26 yaitu :

  1. mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis, serta mengevaluasi informasi yang diperolehnya. Dengan melihat tugas tersebut maka PPATK dapat dikatakan sebagai pusat data (database) informasi berkaitan dengan semua kegiatan sebagaimana yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Sehingga tugas ini juga dapat dikatakan sebagai tugas pengawasan terhadap transaksi keuangan baik transaksi yang mencurigakan, transaksi tunai yang sudah ditentukan dan pembawaan uang tunai lintas negara.

  2. melakukan pemantauan terhadap catatan yang ada dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan. Sehingga, dari tugas ini PPATK dapat juga dikatakan memiliki tugas pengawasan terhadap daftar pengecualian yang meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral pembayaran gaji pensiun dan transaksi-transaksi lainnya yang disetujui oleh PPATK.

  3. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Penyedia Jasa Keuangan. Pedoman ini berlaku bagi penyedia jasa keuangan berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan.

  4. memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperolehnya.

  5. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan, karena penyedia jasa keuangan merupakan sumber informasi utama yang diperoleh PPATK.

  6. Dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang PPATK bertugas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

  7. selanjutnya setelah menganalisa transaksi keuangan, terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dilaporkan kepada penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

  8. Tugas selanjutnya yaitu membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja kelembagaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

PPATK dalam menjalankan tugas-tugas tersebut diberikan wewenang sebagaimana termuat dalam Pasal 27 yaitu:

  1. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;

  2. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;

  3. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan, dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan ;

  4. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;

  5. Serta PPATK dalam menjalankan wewenang tersebut, tidak berlaku ketentuan kerahasian bank dan kerahasian transaksi keuangan lainnya.

Apabila mencermati tugas dan wewenang tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya PPATK mempunyai fungsi utama sebagai pusat informasi atau database terhadap transaksi keuangan yang terindikasi pencucian uang yang diperoleh. Tetapi PPATK tidak begitu memiliki kapasitas yang bersifat aktif seperti halnya dengan penyedia jasa keuangan, kemudian menganalisa laporan tersebut dan melaporkannya kepada pihak penyidik. Sehingga memungkinkan banyaknya laporan yang dilaporkan kepada penyidik masih harus dilakukan penyelidikan oleh penyelidik karena PPATK tidak dapat mengkroscek atau melakukan tindakan penyelidikan terhadap data yang diperolehnya, kecuali terhadap perkara yang sudah diketahui tindak pidana asalnya (predicate crime).

Comments on: "PPATK" (39)

  1. Makasih ya infonya😀

  2. harmadi,sh,mhum said:

    selamat malam bapak azamul fadli, terimakasih banyak infonya, info dari bapak sangat bermanfaat untuk kelanjutan penulisan desertasi kami, salam hormat untuk temen-temen ppatk, wassalam

  3. Bang Azamul maju terus pantang mundur……..

  4. mau tanya dunk…PPATK itu sebenarnya bisa menyidik juga g sih? karena saya pernah baca buku karangan yunus husein di situ tertulis kalo : Penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak dilakukan oleh penyidik tunggal (polisi) melainkan dilakukan oleh penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana (predicate offence) dan Penyidik PPATK. Penyidik PPATK diangkat dan dihentikan oleh Kepala Penyidik PPATK. Disamping itu Penyidik PPATK diberi kewenangan untuk membentuk satuan tugas gabungan untuk melakukan penyidikan yang anggota penyidiknya dari berbagai instansi. nah jadi gmn sebenernya? saya agak bingung…kalo bisa jawab pertanyaan saya kirim k e-mail saya y…makasi…

  5. maaf pak saya mau tanya apa saja yg termasuk pencucian uang itu? karena kami ingin memulai usaha pengiriman uang secra pribadi apaka itu termasuk pencucian uang?

  6. saya mau tanya, dalam hal apa saja lembaga ppatk itu memiliki kekeurangan?dan upaya apa yg dilakukan ppatk untuk menjawab kekurangannya?
    dan 1 hal lg saya tanya alamat ppatk di daerah di yogyakarta dimana ya?

  7. Azamul Fadhly said:

    PPATK belum membuat kantor di daerah walaupun undang2 memberikan kemungkinan untuk itu. Berbicara kekurangan, tentu saja hal tsb selalu menjadi bahan introspeksi sbg perbaikan ke depan utk menjadi lebih baik, namun tentunya hal ini tdk perlu dipublish, apalagi PPATK sebagai Financial Intelligen Unit. Mohon dukungan masyarakat agar DPR mau membahas dan menyelesaikan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah 2 tahun lebih disampaikan ke Dewan demi perbaikan sistem pencegahan dan pemberantasan money laundering yang lebih baik.
    Hormat saya,
    AFN

  8. Pro justisia…
    tegakkan hukum…
    Go PPATK…

  9. Pak, saya ingin konsultasi dengan PPATK mengenai skripsi saya.
    Apakah ada alamat email PPATK yang bapak bisa berikan kepada saya? karena ketika masuk ke web milik PPATK, alamat tersebut ternyata tidak valid ketika saya mau mengirimkan email

    • Azamul Fadhly said:

      Jika ingin konsultasi secara pribadi bisa kirim email ke fadhlynoor@yahoo.com. Jika ingin melakukan penelitian ke PPATK silahkan buat surat permohonan utk melakukan penelitian ke PPATK.
      Powered by Telkomsel BlackBerry®

  10. Bapak Fadly saya ingin masukan dan saran dari Bapak, insyalloh dalam waktu dekat akan terjadi transaksi barang pusaka dengan harga yang cukup besar sedangkan pemilik barang belum pernah berhub8ungan dengan perbankan. supaya transaksi tersebut aman dan legal dan sesuai perundang undangan saya mohon masukannya. terima kasih.

  11. cara kerja PPATK itu gmana si?? apakah PPATK hanya menunggu laporan dari Bank2 saja atau punya sistem yang menghubungkan kantor PPATK dgn Bank yg ada diseluruh indonesia?

  12. Sang Bayangan said:

    Eh, pak Azamul kerja di PPATK atau menguasai ilmu money landering sih..?? mana yang bener nih?? hati2 ya pak…

  13. komang sutrisni said:

    salam pak .. maksud dari perkara yang sudah diketahui tindak pidana asalnya, dalam hal ini apakah PPATK berwenang untuk melakukan penyelidikan ? mohon penjelasannya pak sejauh mana PPATK berwenang untuk menindak tindak pidana pencucian uang terima kasih
    jika dimungkinkan mohon penjelasan bapak melalui email

  14. izin copy paste ya mas untuk tugas kuliah saya.
    terima kasih..
    ^_^
    sepertiakusepertijiwaku.wordpress.com

  15. ochi susanti said:

    katanya ppatk dan bank2 yang ada di indonesia mita bagian 30% klw mau transaksi dri luar apa benar???

  16. Bagaimana cara kerja ppatk dengan menagani manilonding?

  17. Kalau saya terima uang dari luar negeri untuk modal usaha disini misl.15 milyar apa itu menjadi perhatian PPATK. ?

  18. ADI
    PAK .Mohan dapat diberikan alamat kantor PPATK, karena saya mau kirim surat buat PPATK. tnk..

  19. Yth,Pak Azamul F
    Saya minta alamat PPATK,

  20. banyak orang bego di atas ane Gan.

  21. Pak, deket rumah saya ada maling londri pak. Pakean satu tas abis semua, bagaimanakah tindakan saya agar kasus tersebut bisa ditangani oleh PPATK Pak?
    Terima kasih atas bantuannya.

    • Mau tanya pak
      jika punya teman dari luar negri, ingin transfer uang ke kita lebih dari 1jt usd untuk bisnis
      Apakah akan diselidiki oleh ppatk?
      terimakasih

      • Azamul Fadhly said:

        Seluruh dana ke atau dari luar negeri akan dilaporkan ke PPATK. Namun tidak perlu khawatir karena jika bersih tidak perlu risih dan harta sah tidak bik

  22. Tony hidayat said:

    Yth. Pak Azamul ,apakah kami bisa dibantu PPATK dalam penelusuran dana Agus Diantoro pemilik perusahaan PT.Bintang Jaya Perkasa atas kasus penipuan kerjasama investasi emas kpd 200an nasabah di Kalimantan Barat tks . H.Dayat 082159533315

    • Azamul Fadhly said:

      Hasil Analisis kami tidak dapat diberikan kepada perorangan. Hanya penyidik yang dapat menerima Laporan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK. Lembaga2 di bidang pengawasan keuangan negara juga dapat kami berikan informasi tertentu berdasarkan kerjasama domestik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

  23. Pak Azamul , saya mau registrasi online tapi ada beberapa kolom yang dimohon penjelasannya yaitu apa perbedaan dari istilah :
    1. Petugas Pelapor
    2. Petugas penghubung
    3. Pendaftar

    Mohon penjelsannya. terima kasih.

  24. pak kalau mau mendaftar ke PPATK untuk transaksi keuangan mencurigakan bagaimana ya pak …?? dan apakah di kenakan biaya pendaftarannya ??

  25. Azamul Fadhly said:

    Jika masyarakat ingin melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan agar disampaikan melalui website http://www.ppatk.go.id yaitu di bagian Layanan Informasi Publik pada fitur “Pengaduan TPPU dari Masyarakat”.

  26. Maaf pak mau nanya,, apakah benar kalau dari PPATK semisal uang yg di kirim mau di cairkan harus bikin sertifikat dahulu,, dan apa benar di suruh bayar?

  27. bambang setiawan said:

    Mau tanya pak,,,untuk pelaporan transaksi keuangan diatas 500jt dgn cara pembayaran cash bertahap kpn harus lapor PPATK ? setelah selesai semua pembayaran atau bagaimana? mohon pencerahannya..terimakasih..

    • Jika yg Anda maksudkan adalah transaksi pada penyedia barang dan atau jasa maka dilaporkan pada saat pembayaran tahap satu telah dilakukan.

  28. Salam pak mau tanya. Jika menerima dana dari luar negeri dengan jumlah lebih dari 1M, sedangkan yang punya dana (orang luar negeri) mempunyai dokumen surat-surat yang bisa menunjukan asal usul dana itu. Yang saya tanyakan, apakah sebagai penerima wajib lapor atau tidak ke ppatk? Apakah setelah lapor ke ppatk dana itu sudah sah atau belum? Lapornya ke ppatk sesudah atau sebelum transfer antar bank? Terimakasih atas pencerahannya

    • Azamul Fadhly said:

      Dana yang sah tetap sah, sedangkan dana yg tdk sah akan tetap tdk sah. Pelaporan transaksi merupakan kewajiban dari Pihak Pelapor dal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: